Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2016

IHSG Berhasil Menguat 0,42% dalam Sepekan

Sumber : Bisnis.com Jakarta  – Performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sepekan terakhir berhasil mengalami penguatan 0,42% atau 22,796 poin ke posisi 5.438,83 poin dibandingkan penutupan di akhir pekan lalu yang berada pada level 5.416,04 poin. Seiring dengan laju penguatan IHSG, nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia juga mengalami penguatan 0,45% ke posisi Rp5.858,82 triliun dibandingkan Rp5,832,30 triliun sepekan sebelumnya. Investor asing mencatatkan nilai beli bersih Rp39,76 miliar di sepanjang pekan ini. Rata-rata volume transaksi perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 22 hingga 26 Agustus 2016 juga terpantau menguat 17,98% ke posisi 8,45 miliar unit saham dari sebelumnya 7,16 miliar unit saham. Rata-rata nilai transaksi perdagangan harian berubah 16,02% ke posisi Rp7,15 triliun dari Rp8,51 triliun di akhir pekan lalu. Rata-rata frekuensi perdagangan harian saham juga mengalami perubahan 5,21% ke posisi 280,59 ribu kali transaksi dari

Darmin Tegaskan Kembali Komitmen Pemerintah Dorong Pertumbuhan Rendah Karbon

Jakarta – Sejak tahun 2013, Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kerja sama di bidang perdagangan karbon dengan skema Mekanisme Kredit Bersama atau Join Crediting Mechanism (JCM). Dalam skema ini, institusi Jepang dan Indonesia berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif dari Pemerintah Jepang.  "Indonesia menyadari, pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru. Karena itu upaya kita untuk menggenjot ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional Peringatan 3 Tahun Kerjasama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara RI-Jepang, Senin (29/8), di Jakarta.  Hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti dan Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei. Menuru

Pemerintah Mendorong Percepatan Investasi Melalui Industri

Jakarta, 29 Agustus 2016 - Kemacetan pertumbuhan sektor industri harus segera dipecahkan. “Setiap kementerian mengidentifikasi persoalan industri di bawahnya dan kita carikan solusi sampai ke level operasional agar sektor industri dapat segera tumbuh,” demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada rakor tentang industri hari ini, Senin (29/8). Hadir dalam rakor ini Menteri Kesahatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait.   Darmin menegaskan bahwa pemerintah akan menjadi problem solver bagi persoalan yang mengganjal bagi pengembangan industri di lapangan. “Baik manufaktur, farmasi dan kesehatan, pertambangan, pertanian, kita sudah ada konsep pengembangannya, tapi kita perlu lebih tajam menyusun rencana yang lebih operasional,” imbuh Darmin. Dibandingkan dengan tahun 2015 lalu, memang sudah ada pertumbuhan di sektor industri. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Mod

Kemenperin-Kementerian PUPR Susun Standardisasi Bahan Bangunan

kemenperin Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) dalam penyusunan standardisasi mengenai pembangunan gedung dan perumahan. Standardisasi ini diharapkan memacu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). “Misalnya dalam membangun rumah susun, nanti ada standard seperti untuk jendela dan pintu. Bahan bakunya bisa saja berbasis alumunium atau kayu," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis malam (25/8). Acuan standardisasi ini diterapkan terutama bagi proyek yang didanai oleh anggaran negara. “Jadi, bahan baku bangunan yang dipakai harus dari industri dalam negeri. Hal ini menuntut industri bahan bangunan dan konstruksi kita untuk membuat desain dan produknya yang bersifat modular,” tuturnya. Untuk itu, pelaku industri ini juga perlu aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam inovasi teknologi sehingga menciptakan produk berkual

Jahja Setiaatmadja Raih CEO of the Year dalam Indonesia Property & Bank Award 2016

bca Jakarta, 18 Agustus 2016   - Kinerja Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Jahja Setiaatmadja dalam memimpin dan mengelola BCA sehingga menjadi bank dengan reputasi dan memiliki prestasi yang membanggakan, membuatnya kembali dianugerahi penghargaan. Kali ini, Jahja menerima penghargaan sebagai CEO of the Year dalam ajang penghargaan Indonesia Property & Bank Award 2016 untuk kategori  Banking . Penghargaan ini diterima secara langsung oleh Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis (18/8). Jahja mengatakan, "Tahun 2015 dan semester awal 2016 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian dan industri perbankan Indonesia. Meskipun demikian, di sepanjang tahun ini BCA berhasil mempertahankan soliditas di perbankan nasional serta mampu memanfaatkan berbagai peluang bisnis yang ada. Perkembangan positif BCA tersebut diraih dengan tetap fokus dalam memberikan layanan yang konsisten kepada para nasabah, memperkuat  fra

Peduli Lingkungan, PLN Raih penghargaan Social Business innovation Award dan Green CEO 2016

jitunews Jakarta - PT PLN (Persero) kembali menunjukkan prestasinya dalam mengelola perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan, hal ini dibuktikan dengan penghargaan yang diterima oleh PLN dalam acara Social Business Innovation Award dan Green CEO Award 2016, Kamis (25/8). Acara yang digelar di Pullman Hotel Jakarta tersebut menempatkan PLN sebagai penerima penghargaan Social Business Inovation Award 2016 untuk kategori pembangkit listrik dengan program Penghematan Energi. Tak hanya itu, Direktur Utama PLN Sofyan Basir juga mendapatkan penghargaan untuk kategori Green CEO Award 2016. Malam Penghargaan Social Business Inovation Award 2016, dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Erlangga Hartarto, Dirjen Lingkungan Hidup dan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI sekaligus pendiri Warta Ekonomi Fadel Muhammad. Penghargaan untuk kategori pembangkit listrik dengan program penghematan Energi dan Green CEO Award diterima oleh Sekretaris Perusahaan PLN Bambang Dwiyanto. “Di sini

PLN Terangi Enggano

bengkulu Guna mendukung program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik negara saat ini telah hadir di Pulau Enggano guna memenuhi kebutuhan listrik. Pemenuhan kebutuhan listrik ini terwujud setelah PLN area Bengkulu berhasil mengoperasikan 3 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel ( PLTD) dengan perincian 1 unit pembangkit kapasitas 50 KW dan 2 unit pembangkit kapasitas masing-masing 100 KW. “PLN sebagai kepanjangan tangan Pemerintah berusaha semaksimal mungkin menerangi seluruh Nusantara, saat ini Enggano telah berhasil kami listriki, meski ada sejumlah kendala terkait masalah geografis, namun hal tersebut tidak menghalangi semangat tim kami dilapangan untuk menghidupkan listrik di Pulau terluar Bengkulu tersebut”ujar Kepala Satuan Komunikasi Korporat, I Made Suprateka. Dirinya menambahkan selain memasang pembangkit, PLN jug

Satgas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Tuntaskan 32 Kasus

ekon.go.id Jakarta – Pemerintah ingin memastikan seluruh kebijakan ekonomi yang dikeluarkan berjalan baik dan lancar di lapangan. Kalau ada masalah yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan peraturan pemerintah, pelaku usaha bisa mengadukan masalahnya kepada Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. “Satgas punya empat kelompok kerja (pokja). Khusus untuk penyelesaian kasus-kasus besar, kita akan arahkan untuk diselesaikan oleh Pokja IV yang dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ujar Darmin, Jumat (26/8) di Jakarta. Sejak Satgas dibentuk, setidaknya sudah ada 70 kasus yang masuk. Dari berbagai kasus yang yang ditangani itu, 39 kasus di antaranya sudah berhasil diselesaikan. Sisanya, sebanyak 32 kasus direkomendasikan untuk diselesaikan di tingkat kementerian/lembaga, 4 kasus dilimpahkan ke Pokja II (Percepatan dan Penuntasan Regulas

Kanwil DJP Jawa Barat I Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak Kepada Kejaksaan

pajak Bandung , Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I hari ini Kamis (25/08/2016) selenggarakan sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak kepada para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya di wilayah Jawa Barat di Hotel Four Points Bandung. Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri tidak kurang dari 120 peserta ini dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung kinerja penegakan hukum dan kehumasan di bidang perpajakan antara Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sejak dicanangkannya Program Amnesti Pajak oleh Presiden Joko Widodo Jumat (1/7) Kanwil DJP Jawa Barat I gencar lakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya khusus kepada para wajib pajak potensial, namun dilaksanakan juga kepada asosiasi dan organisasi masyarakat, lembaga keuangan, instansi pemerintah maupun lembaga keagamaan. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan tercatat 50 kali lebih sosialisasi telah

Pemkab Sintang – WWF Bangun Pengelolaan Kawasan Ekosistem Muller

wwfindonesia SINTANG – Pemerintah Kabupaten Sintang bersama WWF-Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama terkait Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten untuk tujuan perlindungan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (RTR KSK LHK), Senin (22/8/2016). Kerja sama ini dilakukan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan dan menyediakan penyusunan dokumen RTR KSK. Penyusunan dokumen ini akan menjadi konsep dasar dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Muller (KEM) di Kabupaten Sintang yang telah diproyeksikan sebagai KSK LHK, sesuai dengan Perda No. 20/2015 tentang RTRWK Sintang. Disampaikan oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno,  bahwa KSK untuk kepentingan lingkungan hidup dan kehutanan di dalam RTRWK Sintang merupakan kawasan yang diprioritaskan. “Penyusunan RTR KSK LHK dilakukan sebagai upaya penjabaran dari RTRWK ke dalam pemanfaatan ruang yang lebih spesifik, sesuai dengan aspek utama yang menjadi latar belakang, yaitu aspek kepentingan lingkungan dan kehutanan”, ujarnya. K

Karya Kreatif Indonesia Dukung Kekuatan Ekonomi Indonesia

fokusumkm Jakarta - Kerajinan tradisional dan karya kreatif UMKM memiliki potensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di Indonesia, UMKM menyumbang 60,3% PDB dan 97% tenaga kerja. Berkembangnya UMKM dapat meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga, sekaligus menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia, Agus D.W. Martowardojo, dalam pembukaan pameran “Karya Kreatif Indonesia”, di Balai Kartini, Jakarta. Pameran yang berlangsung pada 26-27 Agustus 2016 tersebut dibuka oleh Ibu Mufidah Jusuf Kalla, dan dihadiri Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, Sekjen Menteri Koperasi, Agus Muaram, serta para tokoh pemerhati UMKM dan kerajinan Indonesia. Gubernur Bank Indonesia menyampaikan pula apresiasi atas usaha dan sinergi berbagai pihak dalam mengembangkan UMKM serta kerajinan Indonesia selama ini. Bank Indonesia antara lain melakukan penelitian dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengakses kredi

Terima Gratifikasi, KPK Tetapkan R (PP PN Jakut) Tersangka

KPK from CNNIndonesia Jakarta, 26 Agustus 2016 .   Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung RI dan penerimaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan R (Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara) sebagai tersangka. Tersangka R selaku Panitera Pengganti pada PN Jakarta Utara dan Panitera Pengganti pada PN Bekasi diduga telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewaijbannya terkait dengan pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Selain itu, R juga disangkakan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Panitera Pengganti PN Jakut dan Panitera PN Bekasi. Atas perbuatannya, R disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pas

Menyongsong KTT APEC, RI Sorot Pertumbuhan Perdagangan Era Digital

Kemendag Lima , 26 Agustus 2016 – Pemerintah Indonesia melihat era digital membawa dampak dan perubahan besar dalam perdagangan dunia di masa yang akan datang. Pada 2015, nilai ekonomi digital adalah USD 3,5 triliun (4% GDP dunia), atau meningkat dua kali lipat dibanding pada 2008 yang baru mencapai 2% GDP Dunia. Pertumbuhan untuk lima tahun ke depan diperkirakan sebesar 11% per tahun. "Perdagangan digital merupakan bagian dari revolusi digital yang akan membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh dunia," tegas Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Kementerian Perdagangan Deny Kurnia usai sidang Committee on Trade and Investment (CTI). Perdagangan digital menjadi topik hangat pada CTI dan rangkaian pertemuan Senior Officials’ Meeting (SOM) ke-3 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Lima, Peru yang berlangsung pada 15-28 Agustus 2016. Deny mengatakan, pada akhir 2015, sebanyak 1,8 miliar jiwa penduduk APEC telah bertransaksi online. Ju

Kementerian ATR/BPN Targetkan Sertifikasi 23 Juta Bidang Tanah

Yogyakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan untuk mensertifikasi 20 hingga 23 juta bidang tanah hingga tahun 2019. Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini jumlah lahan yang dimiliki masyarakat mencapai 100 juta bidang tanah, sementara baru 40-42 juta sertifikat yang telah diterbitkan. "Reforma Agraria adalah suatu langkah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah milik masyarakat," ujarnya usai acara wisuda Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) di Pendopo Sasana Widya Bhumi STPN, Yogyakarta, Kamis (25/8). Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk penyelesaian ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah bagi para petani di pedesaan menjadi fokus permasalahan yang akan diatasi. Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri ATR / Kepala BPN untuk mengadakan program sertifikasi tanah bagi masyarakat pedesaan secara besar-besaran. Sofyan berharap hingga tahun 2025