Skip to main content

Pemerintah Mendorong Percepatan Investasi Melalui Industri



Jakarta, 29 Agustus 2016 - Kemacetan pertumbuhan sektor industri harus segera dipecahkan. “Setiap kementerian mengidentifikasi persoalan industri di bawahnya dan kita carikan solusi sampai ke level operasional agar sektor industri dapat segera tumbuh,” demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada rakor tentang industri hari ini, Senin (29/8).


Hadir dalam rakor ini Menteri Kesahatan Nila F. Moeloek, Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait. 

Darmin menegaskan bahwa pemerintah akan menjadi problem solver bagi persoalan yang mengganjal bagi pengembangan industri di lapangan. “Baik manufaktur, farmasi dan kesehatan, pertambangan, pertanian, kita sudah ada konsep pengembangannya, tapi kita perlu lebih tajam menyusun rencana yang lebih operasional,” imbuh Darmin.


Dibandingkan dengan tahun 2015 lalu, memang sudah ada pertumbuhan di sektor industri. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diolah Kemenperin, nilai investasi PMDN sektor industri sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 sebesar Rp 50,70 triliun atau tumbuh sebesar 17,87% dibanding periode yang sama tahun 2015 sebesar Rp 43,01 triliun. Investasi sektor industri memberikan kontribusi sebesar 49,44% dari total investasi PMDN sampai dengan Triwulan II tahun 2016 sebesar Rp 102,54 triliun. 


Untuk nilai investasi PMA, sampai dengan triwulan II tahun 2016 mencapai US$ 8,01 miliar atau meningkat sebesar 49,11% dibandingkan periode yang sama tahun 2015 sebesar US$ 5,37 miliar. Investasi PMA sektor industri memberikan kontribusi sebesar 56,97% dari total investasi PMA sampai dengan triwulan II tahun 2016 sebesar US$ 14,07 miliar. 


Sektor industri harus terus didorong karena memberikan kontribusi dan multiplier effect terhadap ekonomi. “Untuk industri, gas adalah infrastruktur utama. Selain ketersediaan (availability), harga gas juga harus dijaga,” kata Airlangga Hartarto. 


Sementara Nila F. Moeloek mengatakan bahwa kementerian kesehatan juga akan mendorong industri farmasi dan kesehatan agar kebutuhan obat dari masyarakat dapat dinikmati oleh industri dalam negeri. “Untuk alat kesehatan sebenarnya sudah cukup baik, tapi kita masih mendorong untuk industri farmasi,” ujar Nila Moeloek. 


Lebih lanjut Darmin mengungkapkan, kalau persoalan industri ini tidak diatur dengan baik, maka akan terjadi mismatch di masa depan. Misalnya saja program listrik 35.000 MW, saat ini perkembangannya lebih cepat dari yang diperkirakan. “Bahkan mungkin setelah tahun 2020, listrik kita akan oversupply. Kita harus pikirkan dengan baik agar industri juga memanfaatkan kelebihan listrik ini,” imbuh Darmin. (ekon)

Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Snapchat Manjakan Pengguna Dengan Fitur-fitur Terbaru

Pengguna Snapchat nampaknya akan semakin sering memainkan jejaring sosial berbasis gambar dan video yang satu ini. Pasalnya, Snapchat baru saja memperkaya koleksi fiturnya.   Seperti dilansir Bustle, Selasa 13 Desember 2016, Salah satu fitur terbaru Snapchat ialah group chat. Sesuai dengan namanya, layanan ini memfasilitasi pengguna untuk melakukan percakapan secara bersama-sama atau bergrup. Agar obrolan tidak terlalu gaduh, group chat membatasi anggotanya hanya dapat dihuni sampai 16 pengguna saja. Selain itu, pengguna tak perlu khawatir percakapan dalam grup membuat loading grup chat menjadi lama. Karena akan terhapus secara otomatis setelah 24 jam. Lebih dari itu, pengguna yang merasa perlu ngobrol dengan salah satu anggota grup - entah itu karena kesengsem atau hendak melakukan pendekatan, ketuk saja pengguna yang sedang aktif lalu kalian dapat berbincang eksklusif. Masih belum puas dengan stiker yang itu-itu saja. Kini Snapchat menyediakan berag...
Post a Comment
Read more

Darmin Tegaskan Kembali Komitmen Pemerintah Dorong Pertumbuhan Rendah Karbon

Jakarta – Sejak tahun 2013, Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kerja sama di bidang perdagangan karbon dengan skema Mekanisme Kredit Bersama atau Join Crediting Mechanism (JCM). Dalam skema ini, institusi Jepang dan Indonesia berinvestasi dalam kegiatan pembangunan rendah karbon di Indonesia melalui insentif dari Pemerintah Jepang.  "Indonesia menyadari, pembangunan rendah karbon adalah sebuah tren baru. Karena itu upaya kita untuk menggenjot ekonomi tak boleh dipisahkan dari pertumbuhan rendah emisi dan pertumbuhan berkelanjutan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Seminar Nasional Peringatan 3 Tahun Kerjasama Bilateral Kemitraan Pertumbuhan Rendah Karbon antara RI-Jepang, Senin (29/8), di Jakarta.  Hadir dalam acara tersebut antara lain Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Dhewanti dan Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kozo Honsei. Me...
Post a Comment
Read more

Kanwil DJP Jawa Barat I Gelar Sosialisasi Amnesti Pajak Kepada Kejaksaan

pajak Bandung , Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I hari ini Kamis (25/08/2016) selenggarakan sosialisasi Kebijakan Amnesti Pajak kepada para Kepala Kejaksaan Negeri beserta jajarannya di wilayah Jawa Barat di Hotel Four Points Bandung. Dalam kegiatan sosialisasi yang dihadiri tidak kurang dari 120 peserta ini dilaksanakan pula penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka mendukung kinerja penegakan hukum dan kehumasan di bidang perpajakan antara Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sejak dicanangkannya Program Amnesti Pajak oleh Presiden Joko Widodo Jumat (1/7) Kanwil DJP Jawa Barat I gencar lakukan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat. Kegiatan sosialisasi tidak hanya khusus kepada para wajib pajak potensial, namun dilaksanakan juga kepada asosiasi dan organisasi masyarakat, lembaga keuangan, instansi pemerintah maupun lembaga keagamaan. Dalam kurun waktu kurang dari dua bulan tercatat 50 kali lebih sosialisasi telah...
Post a Comment
Read more